HUKUM PERIKATAN

HUKUM PERIKATAN  

Pengertian Hukum Perikatan 

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut“ver bintenis ”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, meninggalnya seorang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum. 

Dasar Hukum Perikatan 

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian). 

2. Perikatan yang timbul undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perikatan terjadi karena undang-undang semata 

b. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia 

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).  

Azas-Azas Hukum Perikatan 

Ketentuan-ketentuan umum diatur dalam bab I, bab II, bab III, (hanya pasal 1352 dan1353) dan bab IV. Sedangkan ketentuan-ketentuan khusus diatur dalam bab III(kecuali pasal 1352 dan 1353) dan bab V s/d bab XVIII. Ketentuan-ketentuan khusus ini memuat tentang perikatan atau perjanjian bernama. Termasuk dalam ketentuan umum yaitu : 

Bab I mengatur tentang perikatan pada umumnya. 

Bab II mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. 

Bab III mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang- undang. 

Bab IV mengatur tentang hapusnya perikatan 

Bagian umum tersebut di atas merupakan asas-asas dari hukumperikatan, sedangkan bagian khusus mengatur lebih lanjut dari asas-asas ini untuk peristiwa-peristiwa khusus.  

Wanprestasi 

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk wanprestasi (kelalaian dan kealpaan) dapat berupa: 

(1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

(2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

(3) melakukan apa yang dijanjikan,tetapi terlambat; 

(4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu (Subekti,1979): 

Pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; 

Kedua, pembatalanperjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 

Ketiga, peralihan resiko; 

Keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. 

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai,dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan .  

Hapusnya Perikatan 

Bab IV Buku III KUH Perdata mengatur tentang hapusnya perikatanbaik yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang yaitu dalampasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa adadelapan cara hapusnya perikatan yaitu: 

1. Pembayaran 

2.Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. 

3.Pembaharuan utang (inovatie) 

4.Perjumpaan utang (kompensasi) 

5. Percampuran utang. 

6. Pembebasan utang. 

7.Musnahnya barang yang terutang 

8.Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan. 

Adapun dua cara lainnya yang tidak diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata adalah: 

1.Syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I). 

2.Kedaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7). 

Sumber :http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/hapusnya-perikatan.html